Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama forty menit.

"It truly is an honor plus a privilege to take part in IDI's mission to build up and scale-up SAIs the earth in excess of. Hopefully, I'll deliver some degree of the collective practical experience of BPK in its part of coordination inside Indonesia, across ASEANSAI as well as Global community inside the INTOSAI as well as the United Nations.

Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas individual, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.

The point out’s losses calculated from the BPK have to be serious and definite, like asset reduction, income, or condition’s securities, he famous, incorporating the board did not compute the condition’s losses resulting from forest destruction in Riau or mining in Papua.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "

IDI's Board is made up of 10 members from distinct supreme audit establishments. Get to grasp them better in our "Satisfy the Board" sequence.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and suitable examination. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

“We also Perform a task in the investigation approach, repressive prosecution in the state’s decline calculation, as well as the provision of qualified testimony at trial.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

The board can stick to up on this type of detection by conducting investigative audit, both based upon its initiative or maybe the requests of regulation read more enforcement officials, he explained.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.